Penerimaan sosial terhadap kelompok rentan (difabel, transpuan, masyarakat adat, perempuan, dan anak korban kekerasan) masih menjadi persoalan serius di tengah masyarakat. Stigma, diskriminasi, dan minimnya dukungan keluarga serta masyarakat seakan memasung hak dan kebebasan kelompok rentan untuk berekspresi, mengenyam pendidikan, memperoleh layanan kesehatan, akses lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya. Persoalan yang tidak kalah penting adalah belum adanya regulasi di tingkat lokal yang menjamin perlindungan, penghormatan, pemenuhan, dan pemberdayaan kelompok rentan. Mengapa kelompok rentan selalu disisihkan dalam kehidupan bermasyarakat? Kampanye #AksiInklusif hadir sebagai upaya mengatasi permasalahan ini.

Dalam memperingati hari HAM pada 10 Desember 2022, Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Sikka, Dwi Engelina Ester Santoso, ”mengimbau agar masyarakat mau bekerja sama melakukan registrasi kependudukan. Salah satu kendala sulitnya menyalurkan bantuan sosial bagi kelompok rentan adalah banyak yang belum memiliki Kartu Tanpa Penduduk (KTP).” Pada kesempatan yang sama, perwakilan difabel, Ambrosius Dan menjelaskan, ”pemerintah Kabupaten Sikka belum menyelenggarakan dan menjamin hak-hak kelompok rentan. Pemerintah belum memfasilitasi dalam bentuk kebijakan maupun aturan. Padahal kami kelompok rentan juga bayar pajak. Tetapi secara perlindungan hukum, penghormatan, kami masih dinomorduakan,” tutur Ambrosius. 

Kampanye #AksiInklusif membutuhkan dukungan dan partisipasi banyak pihak. Kami mengundang kamu untuk menjadi bagian dari perubahan positif yang sedang kami perjuangkan. Bersama-sama, kita buktikan bahwa inklusivitas adalah kunci bagi masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Mari berjuang bersama demi Indonesia yang lebih baik dan bermartabat, di mana setiap individu dihormati dan memiliki peluang yang sama. Bergabunglah dalam kampanye #AksiInklusif, karena bersama kita adalah kesetaraan.