Sejatinya anak sebaiknya dibicarakan dalam konteks masa depan sebagai perbaikan dari kondisi saat ini dan keberlangsungan sebagai generasi penerus. Tetapi pada kenyataannya terdapat Anak yang dipertaruhkan masa depannya, yang disebut Anak berkonflik dengan hukum yang telah dijatuhi hukuman pidana penjara. Anak didik/binaan di LPKA memiliki ketakutan untuk kembali ke masyarakat, begitu juga dengan masyarakat yang memiliki ketakutan untuk menerima kembali anak yang telah menjalani masa hukumannya di LPKA yang menghasilkan stigma di masyarakat. 

Setelah 30 tahun Indonesia mengesahkan Konvensi Internasional tentang Hak -Hak Anak, cerita-cerita memprihatinkan dari anak Indonesia masih kerap terdengar. Misalnya pada anak yang berkonflik dengan hukum (selanjutnya disebut ABH), anak seharusnya dibicarakan dalam konteks masa depan bangsa sebagai generasi penerus dan keberlangsungan, tetapi harapan tersebut sepertinya tidak berlaku bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Kemudian yang menjadi masalah selanjutnya adalah program setelah anak di proses diversi dan/atau menjalani masa hukuman/pembinaan, program rehabilitasi sosial dan medis menjadi penting pada anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses reintegrasi nya ke masyarakat. Tentunya hal tersebut membutuhkan peran besar masyarakat sekitar untuk memahami kebutuhan dan menerima anak dan korban agar jangan sampai beban tersebut hanya diberikan kepada orang tuanya saja.

Melihat urgennya masalah, Komunitas Bahasan dan Diskusi membuat sebuah kampanye sosial #KesempatanKedua melalui aplikasi Campaign #ForChange untuk menumbuhkan kesadaran bersama untuk menghilangkan stigma terhadap anak yang telah menjalani hukuman di LPKA. Kesempatan kedua berupaya mengajak 200 Changemakers untuk mengikuti dan mensukseskan kampanye sosial dalam menumbuhkan kesadaran bersama untuk menghilangkan stigma terhadap anak yang telah menjalani hukuman di LPKA.