Education is in a crisis. Most of students in Indonesia's rural area are struggling extremely hard to get to school. They has not been aware enough about the importance of education for their future life. As youth-driven organization, we invite all of you to hold hands together, let our voices heard, and make a real difference to help these children while support their family and the community. They need us to see the world outside their village. Let's be grateful for our education right now and support those in need.

pendidikanlebihbaik

Let's commit to providing an inclusive education for children particularly in rural area.

Thank you The Asia Foundation for the warm welcome.

A global partnership for a sustainable education development will strengthen our commitment to empower-the undeserved community while improving their lives through education.

#SDG4 #QualityEducation #PendidikanLebihBaik 

A Global Education Partnership

“Pendidikan karakter adalah pendidikan untuk 275 juta penduduk Indonesia”

Sebelum kita membahas topik ini lebih jauh lagi saya akan memberikan data dan fakta berikut:
• 158 kepala daerah tersangkut korupsi sepanjang 2004-2011
• 42 anggota DPR terseret korupsi pada kurun waktu 2008-2011
• 30 anggota DPR periode 1999-2004 terlibat kasus suap pemilihan DGS BI
• Kasus korupsi terjadi diberbagai lembaga seperti KPU,KY, KPPU, Ditjen Pajak, BI, dan BKPM

Sumber: Litbang Kompas

Kini setelah membaca fakta diatas, apa yang ada dipikran anda? Cobalah melihat lebih ke atas sedikit, lebih tepatnya judul artikel ini. Yah, itu adalah usulan saya untuk beberapa kasus yang membuat hati di dada kita “terhentak” membaca kelakuan para pejabat Negara.

Kini setelah membaca fakta diatas, apa yang ada dipikran anda? Cobalah melihat lebih ke atas sedikit, lebih tepatnya judul artikel ini. Yah, itu adalah usulan saya untuk beberapa kasus yang membuat hati di dada kita “terhentak” membaca kelakuan para pejabat Negara.

Pendidikan karakter, sekarang ini mutlak diperlukan bukan hanya di sekolah saja, tetapi di rumah dan di lingkungan sosial. Bahkan sekarang ini peserta pendidikan karakter bukan lagi anak usia dini hingga remaja, tetapi juga usia dewasa. Mutlak perlu untuk kelangsungan hidup bangsa ini.

Bayangkan apa persaingan yang muncul ditahun 2021? Yang jelas itu akan menjadi beban kita dan orangtua masa kini. Saat itu, anak-anak masa kini akan menghadapi persaingan dengan rekan-rekannya dari berbagai belahan Negara di Dunia. Bahkan kita yang masih akan berkarya ditahun tersebut akan merasakan perasaan yang sama. Tuntutan kualitas sumber daya manusia pada tahun 2021 tentunya membutuhkan Good Character.

sumber:
http://www.pendidikankarakter.com/pentingnya-pendidikan-karakter-dalam-dunia-pendidikan/


Seberapa Pentingkah Pendidikan Karakter Dalam Pendidikan Karakter?

Female clerics last week issued an unprecedented fatwaw against child marriage in Indonesia in a bid to stop young girls becoming brides in the world’s most populous Muslim country.

The fatwa — which is influential among Muslims but not legally binding — came at the end of an extraordinary three-day conference of female Islamic clerics: a rare example of women assuming a lead role in religious affairs in this mostly-Muslim country.

“Maternal mortality is very high in Indonesia. We – as female clerics – can play a role on the issue of child marriage,” conference organiser Ninik Rahayu told the Thomson Reuters Foundation.

“Female clerics know the issues and obstacles women face, we can take action and not just wait for the government to protect these children,” she said by phone from Cirebon in the West Java province, where the congress was held.

Indonesia has one of the worst records for under-age marriage – its high number of child brides puts it among the top 10 countries worldwide – and it is common for girls to marry before they turn 18.

Thursday’s fatwa, or religious edict, called underage marriage “harmful” and said its prevention was mandatory.

FALLOUT OF EARLY WEDLOCK

One in six Indonesian girls marry before they turn 18, equal to 340,000 girls a year, according to the United Nations children’s agency UNICEF. About 50,000 wed before they turn 15.

A government report last year showed almost a quarter of married women aged 20-24 had entered wedlock when they were under 18.

The Southeast Asian nation has a population of 250 million.

Under Indonesian laws, the minimum age of marriage for girls is 16, and 19 for boys.

In issuing the fatwa, the women clerics cited studies saying many Indonesian child brides could not continue their studies once wed and half their marriages ended in divorce.

They urged the government to raise the minimum marriage age for girls to 18, a demand activists have sought for years.

Early marriage not only makes it more likely that girls will quit school, campaigners say it also increases the risks of exploitation, sexual violence, domestic abuse and death in childbirth.

About 300 participants took part in the congress, which included Indonesian women clerics and women leaders from Afghanistan, Pakistan and Malaysia. Organizers billed the three-day conference as the first meeting of its kind in the world.

The congress also issued two other fatwa against environmental destruction and sexual violence, which the clerics said are against Islamic teaching and fundamental human rights.

source:
http://nytlive.nytimes.com/womenintheworld/2017/05/02/female-clerics-declare-fatwa-on-child-marriage-in-indonesia/


Education for Girls in Indonesia-Female Clerics Declare Fatwa on Child Marriage

Jakarta, 04 Mei 2017 — Sebagai bentuk kepedulian dan keperihatinan akan pendidikan anak-anak terutama yang berada di daerah pedalaman Indonesia, The School Projects bersama Campaign.com menggagas kampanye #PendidikanLebihBaik pada hari Sabtu, 29 April 2017. Kampanye ini juga turut mendukung bulan pendidikan yang diperingati pada hari Selasa, 02 Mei 2017 yang bertepatan dengan hari Pendidikan Nasional.

Berdasarkan data statistik Sekolah Dasar (SD) tahun 2015–2016 yang dipublikasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebanyak 25.885.053 anak yang mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar per tahun 2016. Dari jumlah tersebut, sebanyak 422.086 siswa (1,63%) yang mengulang dan yang lebih memprihatinkan lagi, sebanyak 68.066 siswa yang putus sekolah (0,26%). Kedua persentase tersebut memang masih di bawah 1% dan mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Jumlah anak yang putus sekolah turun dari angka 176.909 siswa (0.68%) tetapi anak yang mengulang naik 0,2% dari tahun sebelumnya sebanyak 375.143 siswa (1,43%).

Lebih dari 50% jumlah anak yang mengulang dan putus sekolah adalah anak-anak Sekolah Dasar yang berada di daerah pedalaman yang sangat memprihatinkan. Untuk menekan jumlah tersebut, The School Projects menginisiasi proyek Pendidikan Tidak Bisa Menunggu (Education Cannot Wait project) yang akan dilaksanakan di empat Sekolah Dasar di desa Sikara-Kara, kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara mulai bulan Juli 2017. Keempat sekolah tersebut merupakan jendela dunia masa depan bagi lebih dari 1,000 anak SD. Kondisi sekolah mereka yang rusak berat seperti atap bocor, dinding papan yang bolong serta meja yang patah tidak membuat semangat mereka pudar untuk tetap bersekolah- untuk mengenal huruf dan angka.

Proyek Pendidikan Tidak Bisa Mengunggu adalah proyek pendidikan berkelanjutan yang inklusif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa , orang tua, dan guru akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak tersebut. Akan ada kegiatan menarik untuk siswa seperti menggambar dan mendengarkan motivasi dari profesional profesi seperti dokter, polisi, reporter, dan berbagai profesi lainnya. The School Projects juga turut mengadakan pelatihan bagi guru dan konseling untuk para orang tua. Proyek ini akan dimulai di pertengahan bulan Juli 2017 yang ditandai dengan pembagian perlengkapan sekolah kepada 1,100 anak SD tersebut. Setiap anak akan mendapatkan 1 tas sekolah, 10 buku tulis, 6 pulpen, 6 pensil, 2 penghapus, 2 rautan, dan 1 penggaris.

Proyek sosial ini merupakan hasil kolaborasi dari beberapa pemuda Indonesia dan pemuda lainnya dari Amerika Serikat dan Afrika Selatan. Kemudian tim The School Projects yang diwakili oleh Jaya Setiawan Gulo dan Nur Iman mengatakan bahwa kampanye #PendidikanLebihBaik ini merupakan aksi nyata untuk terus berkomitmen dalam mendukung pendidikan di Indonesia yang lebih baik lagi sekaligus mempercepat terwujudnya Sustainable development Goals (SDGs) yang ke-empat, Quality Education atau Pendidikan yang Berkualitas.

Ayo kampanyekan aksi pendidikanmu dengan meng-upload nya di sosial media dengan tagar #PendidikanLebihBaik

Tautan artikel:
https://medium.com/@theschoolprojects/the-school-projects-dan-campaign-com-meresmikan-kampanye-pendidikanlebihbaik-62f685dc93f8


The School Projects dan Campaign.com Meresmikan Kampanye #PendidikanLebihBaik

Hasil penelitian Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyatakan indeks kualitas pendidikan di Indonesia berada di bawah Ethiopia dan Filipina. Menanggapi indeks tersebut, Kemendikbud berjanji akan memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia.

Kepala Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hendarman mengapresiasi hasil penelitian ini dan mengatakan akan memperbaikinya.

"Menurut saya, ini kan bagus ya harus diapresiasi bahwa ada lembaga lain juga yang melihat dari right-nya itu kan dibuatkan indeks, ini kan bentuk instrumen lain, kan ada untuk pendidikan dipisah, nah ini Right to Education Index (RTEI). Menurut saya ini, kita lihat nanti, kita manfaatkan ini apa yang harus kita perbaiki," ujar Hendarman ketika ditemui di Hotel Santika, Jalan Pintu 1 TMII, Ceger, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (23/3/2017).

Dalam penelitian ini, ada 5 indikator yang menjadi bahan pertimbangan, yakni governance, availability, accessibility, acceptability, dan adaptability. Dari kelima indikator yang diukur, Indonesia menempati urutan ke-7 dengan skor 77%.

"Jadi ini adalah bagian dari masukan dan nanti ini kita olah di Kementerian dan akan kita analisis. Sebenarnya saya ingin tahu tuh, itu kan ada 5 dimensi, saya kan belum tahu tuh 5 indikator itu isinya apa, bagaimana cara metodologinya," ujarnya.

Menurutnya, ini adalah sebuah masukan yang akan ditindaklanjuti oleh Kemendikbud. Namun ia mengungkapkan sedikit penasaran atas dasar penelitian tersebut. 

"Saya sempat kaget juga, dari data ini, apa sih yang digunakan untuk menilai itu. Kemudian masak iya rendah banget sekolah tidak ramah. Bagi saya, overall, secara keseluruhan bagus, saya akan laporkan juga. Kalau boleh kita minta, ini kan bagian dari instrumen yang lain," ucapnya.

Hendarman mengatakan hal ini akan menjadi bahan pertimbangan. Menurutnya, pihaknya sudah menyiapkan langkah-langkah dalam menyikapi hal tersebut.

"Indikator governance rendah, kalau ada masalah ya ada free education, kok tinggi. Nah saya juga melihat kok kontradiksi ya, lalu secara umum, ini kan masalah dari hasil studi ini, implementasinya aturannya ada, semua ada. Tapi, saat pelaksanaannya tidak sesuai," tutur Hendarman.

"Kita kan dari Kementerian punya neraca daerah, nanti Puslitjak akan gunakan ini. Kita di lingkup kami akan kami bicarakan juga. Itu sebabnya, Pak Menteri menekankan sekali, menyelesaikan masalah seperti ini, itu akan kami rundingan kembali," ujarnya.

Dengan hasil Indonesia menempati urutan ke-7 dengan skor 77%, hal ini sama seperti dua negara lainnya, yaitu Nigeria dan Honduras.

Berikut ini urutan peringkat kualitas pendidikan berdasarkan Right to Education Index (RTEI):

1. Inggris : 87%
2. Kanada : 85%
3. Australia : 83%
4. Filipina : 81%
5. Ethiopia : 79%
6. Korea Selatan : 79%
7. Indonesia : 77%
8. Nigeria : 77%
9. Honduras : 77%
10. Palestina : 76%
11. Tanzania : 73%

sumber: 
https://m.detik.com/news/berita/d-3454747/pendidikan-indonesia-di-bawah-ethiopia-kemendikbud-kita-perbaiki 

Bersyukurlah atas pendidikan mu dan bantu lah mereka yang membutuhkan untuk #PendidikanLebihBaik

Pendidikan Indonesia di Bawah Ethiopia. Bagaimana Bisa?

Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengungkapkan hambatan utama dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Menurut dia, rintangan utama tersebut terletak di dalam birokrasi pendidikan itu sendiri.

"Karenanya bila birokrasi pendidikan tak dikurangi jangan pernah berharap pendidikan Indonesia bisa sejajar dengan negara lain," ujar JK saat membuka Rakernas dan Semiloka Internasional Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta ( BKS-PTIS) se Indonesia di Universitas Muhamadiyah Palangkaraya, Rabu (26/4/2017).

JK menegaskan, selama 70 tahun lebih Indonesia merdeka, namun bangsa ini masih berbicara terkait kekurangan cabai, jagung, hingga rumah reyot. Sedangkan di sisi lain tak pernah ada yang melakukan riset atau penelitian mengenai penyebabnya.

Padahal bertahun-tahun anggaran pendidikan Indonesia dipatok 20 persen yang kemudian sistem ini diadopsi negara Vietnam pada 5 tahun lalu. Hasilnya, pendiddikan di Vietnam lebih maju ketimbang Indonesia

"Masalahnya itu karena di negara kita terlalu banyak birokrasi dalam pendidikan daripada pendidikanya itu sendiri," ujar JK.

Dia mengungkapkan ada dua aliran yang dianut dalam dunia pendidikan. Yaitu mengandalkan kemampuan seperti negara Jepang, Korea, dan Jerman. Juga mengandalkan inovasi seperti yang dilakukan Amerika.

"Keduanya penting karena setiap pendidikan harus menghasilkan hal-hal yang inovatif," imbuh JK.
Sementara itu Rektor Universitas Muhamadiyah Palangkaraya, Bulkani, mengatakan, acara Rakernas dan Semiloka internasional dengan tema meningkatkan kualitas menuju Perguruan Tinggi Islam Swasta (PTIS) berdaya saing global ini dilaksanakan 25 -27 April 2017.

"Ada sekitar 159 PTIS yang hadir, dan ini merupakan peningkatan jumlah yang datang dari rakernas tahun lalu." ucap Bulkani.

Ayo bersama kita dukung pemerintah untuk #PendidikanLebihBaik


sumber: http://m.liputan6.com/news/read/2932686/jk-birokrasi-hambat-kemajuan-pendidikan-indonesia 