Departemen Program Pembangunan PBB mengatakan, keterlibatan lembaga anti korupsi nasional KPK dalam memantau praktik kehutaan di Indonesia, telah membantu meningkatan tata kelola industri. Sejak tahun 2015, KPK memantau praktik izin usaha hutan dan pemungutan pajak dari perusahaan. Hal ini dinilai penting untuk menggali lebih dalam kasus korupsi di industri kehutanan.KPK memperkirakan negara kehilangan 1,2 miliar pada penerimaan pajak setiap tahun dari kegiatan kehutanan dan pertambangan di seluruh negeri. Lalu 2,6 miliar diyakini hilang akibat pembalakan liar setiap tahun. Selengkapnya:http://jakartaglobe.beritasatu.com/news/kpks-involvement-helps-improve-forest-governance-undp/