Hai, Changemakers!
Pada awal September kemarin, kita sempat dihebohkan oleh berita kebocoran data yang cukup besar yaitu 1,3 Miliar data registrasi SIM Card di Indonesia yang katanya diperoleh dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Data bocor yang berisi NIK, nomor telepon, nama provider, dan tanggal pendaftaran ini dijual di forum gelap atas nama Bjorka dengan harga US $50 ribu atau setara Rp743,5 juta. Tanggapan Kominfo pada saat itu adalah membantah kalau bocornya data ini kesalahan mereka dan menghimbau masyarakat untuk menjaga NIK masing-masing. Tapi, respons dari Kominfo justru membuat banyak masyarakat geram, loh. Soalnya sejak Oktober 2017, Kominfo mewajibkan semua pengguna kartu SIM prabayar untuk mendaftarkan nomor teleponnya dengan memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK). Loh, kok sekarang datanya bisa bocor?
Data apa aja yang berhasil di-hack?
Setelah ditelusuri, akun penjual atas nama Bjorka ternyata punya data-data yang bocor lainnya, nih, seperti data pelanggan Tokopedia yang dibobol April 2020, 270 ribu data pengguna Wattpad Juni 2020, 105 juta data penduduk Indonesia dari KPU, 17 juta data pelanggan PLN, dan 26 juta data pelanggan IndiHome yang berisikan nama lengkap, email, gender, NIK, IP Address, hingga riwayat situs yang pernah dikunjungi. Wah, gawat!
Nggak hanya sampai di situ, Bjorka yang udah memegang hampir seluruh data masyarakat Indonesia mulai menunjukkan diri lewat akun media sosial Twitter @bjorkanism dan telegram. Seakan merespon tanggapan Menteri Kominfo yang menghimbau masyarakat untuk menjaga NIK masing-masing, Bjorka membocorkan data pribadi Menteri Kominfo, Johnny G Plate, mulai dari nama lengkap, nomor telepon, alamat, sampai NIK. Data ini diunggah melalui channel telegramnya pada tanggal 10 September lalu dengan caption bertuliskan “happy birthday” bertepatan dengan ulang tahun Menteri Kominfo tersebut.
Selain Johnny G Plate, beberapa data pejabat negara juga dibocorkan oleh Bjorka, di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani sambil menyindir perayaan ulang tahun saat rapat paripurna, padahal sedang terjadi demo kenaikan BBM di luar gedung DPR RI. Menteri BUMN Erick Thohir yang diminta untuk fokus bekerja dibanding sibuk keliling-keliling. Hingga aktivis politik media sosial, Denny Siregar.
Nama Bjorka makin ramai dibicarakan hingga jadi trending topic di Twitter saat hacker tersebut berhasil meretas surat dan dokumen rahasia milik Badan Intelijen Negara (BIN) dengan Presiden Joko Widodo. Informasi ini pun langsung disanggah oleh Juru Bicara BIN, Wawan Purwanto, dengan mengatakan kalau berita tersebut hoaks karena seluruh surat BIN terenkripsi secara berlapis dan semuanya berbentuk samaran. Meski dibantah, pakar keamanan siber Vaksincom, Alfons Tanujaya, menilai data yang diberikan Bjorka adalah valid. Tetapi hanya berupa catatan surat keluar masuk bukan isi suratnya.
Salah satu bocoran data Bjorka yang menghebohkan media sosial lainnya adalah data pribadi dari dalang pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir Said Thalib yaitu Ketua Partai Berkarya, Muchdi Purwopranjono. Nggak lama kemudian, pada Minggu (11/9) akun Twitter Bjorka ditangguhkan. Besoknya, Senin (12/9) pukul 10 pagi Bjorka kembali muncul di Twitter dengan nama @bjorxanism dan kembali men-doxing sejumlah pejabat, di antaranya Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan yang terakhir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelum akunnya kembali ditangguhkan oleh Twitter.
Siapa Bjorka dan Apa Tujuannya?
Lewat akun twitternya yang suspended, Bjorka sempat menceritakan alasannya meretas data pemerintahan Indonesia. Hacker tersebut mengaku memiliki hubungan baik dengan orang Indonesia yang ada di Warsawa, Polandia dan pernah merawatnya sejak kecil. Sosok tersebut memiliki cita-cita di bidang teknologi Indonesia tetapi nggak bisa kembali karena dampak kebijakan tahun 1965 sampai akhirnya meninggal dunia. Bjorka pun mengatakan bahwa hal ini ia lakukan atas nama beliau.
Di salah satu tweet-nya, Bjorka juga mengatakan kalau tindakannya ini adalah caranya menunjukkan bobroknya pemerintah Indonesia akibat dipimpin oleh yang bukan ahlinya. Seharusnya pemimpin di bidang teknologi ditugaskan kepada seseorang yang paham teknologi, bukan dari kalangan politisi ataupun angkatan bersenjata. Tindakan peretasannya pun membuktikkan lemahnya cyber security yang dikelola pemerintah karena kebijakan perlindungan data yang buruk.
Meskipun identitas Bjorka sendiri masih menjadi misteri, banyak yang beranggapan kalau sosok dibalik nama samaran “Bjorka” ini adalah Warga Negara Indonesia. Akun Twitter @darktracer_int pun mengungkap screenshot dari layar handphone milik Bjorka yang ternyata menggunakan Virtual Private Network (VPN). VPN sendiri sering dimanfaatkan untuk melindungi data pribadi saat browsing internet dan dapat digunakan untuk menyembunyikan lokasi pengguna dan mengubah alamat IP ke negara tempat server ditempatkan. Hmm…
Terus, gimana sih, respon pemerintah dan netizen Indonesia?
Pemerintah melalui Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, mengatakan kalau aparat lagi memproses kasus kebocoran data itu secara hukum dan memburu pelakunya. Budi Hartono juga menjelaskan kalau Bjorka udah melanggar UU ITE dan akan melaporkan masyarakat yang ikut menyebarkan bocoran data dari Bjorka. Selain itu, Menteri Kominfo, Johnny G Plate, mengatakan telah melakukan rapat bersama Presiden Joko Widodo dan membentuk tim khusus bernama Emergency Response Team yang berkoordinasi dengan BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN untuk menangani masalah ini.
Tapi, nggak sedikit juga yang menentang tindakan Bjorka, nih. Kebanyakan dari mereka menganggap kasus Munir yang “dibongkar” Bjorka sebenarnya bukan sesuatu yang baru, soalnya identitas pelaku memang udah lama tersebar di berita-berita dan kasusnya sendiri udah kadaluarsa tanggal 7 September lalu. Selain itu, Bjorka juga dianggap sebagai pengalihan isu dari kasus-kasus penting di Indonesia seperti kenaikan BBM dan kasus Sambo.
Banyaknya spill data pribadi yang dilakukan Bjorka ke publik termasuk doxing, loh!
Meskipun banyak netizen yang merasa terbantu dengan munculnya Bjorka dan berharap doxing yang dilakukan Bjorka bisa membuat pemerintah Indonesia jadi lebih ketat dan bertanggungjawab untuk memperbaiki keamanan data warganya. Tapi, hal yang dilakukan Bjorka nggak bisa dinormalisasi loh, ya. Kegiatan meretas data itu termasuk perbuatan ilegal dan merugikan. Bjorka yang saat ini udah megang banyak data nggak hanya merugikan pemerintah tapi juga kita, rakyat Indonesia. Bisa jadi data-data itu dipergunakan untuk hal-hal yang merugikan kita.
Eh, bentar dulu, doxing tuh apa, sih? Jadi, doxing itu berasal dari “menjatuhkan dox” atau “dokumen” yang artinya mencari dan mempublikasikan informasi atau identitas seseorang. Mirip sama apa yang dilakukan Bjorka saat men-spill data pribadi beberapa pejabat ke publik. Data pribadi kayak nomor WhatsApp jadi kesebar dan bikin netizen yang lagi emosi langsung meneror mereka.
Terlepas dari itu, nggak bisa dipungkiri efek Bjorka ini mendorong kesadaran semua orang soal keamanan data. Dalam satu bulan bahkan udah terjadi 7 kasus kebocoran data di lembaga-lembaga pemerintahan. Hal ini juga mendorong diskusi terkait pentingnya Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang diharapkan dapat menjadi solusi kebocoran data di Indonesia.
Nah, itu dia serba serbi kebocoran data yang dilakukan Bjorka. Kalau kamu termasuk tim pro atau kontra nih, sama Bjorka? Tulis di kolom komentar, ya! Dan jangan lupa ikutan Challenge untuk dunia yang lebih baik di bawah ini:
Referensi :
Location
