Hai, Changemakers!
Dugaan kecurangan Pemilu lagi rame banget di media sosial. Dugaan ini muncul setelah film dokumenter Dirty Vote karya sutradara Dandhy Dwi Laksono tayang di Youtube pada 11 Februari 2024 kemarin. Di dalam film yang berdurasi 1 jam 57 menit itu, penonton dikasih tau kalau kecurangan Pemilu 2024 udah direncanakan sejak lama, terstruktur, dan sistematis.
Pantesan, kalau begini mah Champ nggak heran kalau film Dirty Vote langsung rame diserbu publik. Nah, kamu udah nonton belum? Bagi yang belum nonton, Champ saranin mending ditonton dulu, deh. Alasannya Champ kasih tau di bawah ini, ya!
Tiga ahli hukum tata negara sampai turun tangan langsung!
Sumber: Instagram/dandhy_laksono
Fyi, sebelum Dirty Vote, sang sutradara Dandhy Dwi Laksono juga pernah merilis film dokumenter serupa berjudul Sexy Killers yang viral banget pada tahun 2019. Kalau di Sexy Killers membahas persoalan tambang dan oligarki, di film Dirty Vote ini Dandhy mengajak tiga ahli hukum tata negara buat jadi narasumbernya, yaitu Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari. Emangnya mereka seahli apa, sih? Champ spill satu-satu, deh!
1. Bivitri Susanti
Sumber: Titrto.id
Bivitri adalah seorang sarjana hukum Universitas Indonesia (UI), bergelar Master of Laws dari Universitas Warwick, dan seorang doktor hukum dari University of Washington School of Law Amerika Serikat. Selain hebat di background pendidikannya, Bivitri juga mendirikan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), lembaga penelitian dan advokasi reformasi hukum yang dipicu oleh peristiwa Mei 1998.
2. Zainal Arifin Mochtar
Sumber: Instagram/zainalarifinmochtar
Zainal Arifin adalah Ketua Departemen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) dan sempat menjadi Direktur Pusat Kajian Anti-korupsi (Pukat) FH Gadjah Mada. Zainal juga sempat menjadi pemandu debat Capres dan Cawapres pada 2014, loh!
3. Feri Amsari
Sumber: Instagram/feriamsari
Feri Amsari adalah akademisi dan aktivis hukum sekaligus pengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Ia juga merupakan pengamat hukum tata negara, peneliti senior, dan mantan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas.
Nah, ketiganya sama-sama mengungkapkan kalau kekuasaan politik udah disalahgunakan untuk tujuan memenangkan pemilu, sekalipun prosesnya merusak tatanan demokrasi. Waduh!
Berisi kritik dan potret masalah demokrasi di Pemilu 2024
Sumber: Youtube/Dirty Vote
Di film Dirty Vote, penonton dikasih tau kalau dana desa dan distribusi bantuan sosial menjelang Pemilu meningkat banget. Hal ini bikin publik curiga kalau bantuan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan suara Pemilu, bukan semata-mata demi kesejahteraan rakyat.
Rendahnya independensi lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu seperti KPU dan Bawaslu juga disorot, nih! Soalnya, lembaga ini dinilai lebih memihak ke penguasa. Independensi MK yang seharusnya mengawal demokrasi juga dipertanyakan karena konflik kepentingan Ketua MK dalam kasus Pemilu bikin publik geleng-geleng kepala.
Sumber: Youtube/Dirty Vote
Fakta lain yang disorot adalah banyaknya menteri dan pejabat pemerintahan yang diduga terlibat kampanye. Padahal, mereka itu seharusnya bersikap netral sebagai pelayan publik, loh! Bukan cuman menteri dan pejabat pemerintahan aja, Presiden Jokowi pun disebut sempat ikut berkampanye dengan menggunakan fasilitas kenegaraan, meskipun hal itu jelas-jelas melanggar aturan.
Mankanya, dalam ending film Dirty Vote, Bivitri Susanti menegaskan “Untuk menyusun dan menjalankan skenario kotor seperti ini tidak perlu kepintaran dan kecerdasan, yang diperlukan cuma 2: mental culas dan tahan malu."
Kebanjiran fakta sampai nggak bisa berkata-kata
Selain kritik di atas, Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari juga nge-spill fakta-fakta lainnya yang bikin penonton melongo, loh! Apalagi kalau yang nonton adalah orang yang menganggap pemilu 2024 baik-baik aja, pasti bakal terkaget-kaget. Soalnya, informasinya kayak gini, nih:
Sumber: Youtube/Dirty Vote
1. Gabungan suara Jokowi dan Prabowo di pulau Sumatera menunjukkan gejala politik transaksional antara elit politik.
2. Penunjukan 20 Pejabat Gubernur dan 182 Pejabat Walikota/Bupati oleh Presiden Jokowi dianggap sebagai praktik politik balas budi dan menciptakan loyalitas pada pertahanan.
3. Deklarasi GBK oleh 8 organisasi kepala desa (mewakili 81 juta pemilih) diduga sebagai upaya mobilisasi massa untuk kepentingan politik tertentu.
4. Banyaknya tekanan dan intimidasi kepada kepala desa agar mendukung capres tertentu menunjukkan politik ala Orde Baru masih berlangsung.
5. Beragam pelanggaran KPU, dari verifikasi partai hingga dianggap berpihak pada parpol tertentu, mencederai integritas penyelenggaraan Pemilu.
Ini baru sebagian aja loh, Changemakers! Karena selengkapnya bisa kamu temukan di film Dirty Vote yang bisa kamu tonton di Youtube https://youtu.be/RRgLZ66NCmE?si=GABq5XVF3RDYbfQe untuk membuka ilmu baru mengenai perpolitikan di Indonesia saat ini.
Sebelum nonton film Dirty Vote, yuk sempatkan waktumu 5 menit aja untuk mengambil Challenge Mewujudkan Pemilu Bersih dengan Tolak Politik Uang! Dengan menyelesaikan Challenge ini, kamu udah membuka donasi sebesar Rp25 ribu yang disponsori oleh Yayasan Dunia Lebih Baik. Donasi yang terkumpul akan digunakan untuk membiayai kegiatan sosialisasi berupa seminar terkait Pemilu bersih dengan menolak politik uang. Yuk, kita sama-sama ciptakan pemilu yang bersih tanpa kecurangan!
Location
