Menurut Dinas Imigrasi untuk melindungi negara dari serangan terorisme, penguatan perlindungan dan keamanan perbatasan Indonesia melalui berbagai basis data antara lembaga negara, harus dimasukkan dalam undang-undang anti-teror. Direktur Jenderal Imigrasi bidang Hukum dan Manusia, Ronny Sompie mengatakan database yang terhubung antar lembaga, seperti imigrasi, bea cukai, dan kantor karantina, serta badan-badan intelijen dan antiterorisme dapat memperkuat pencegahan aksi terorisme. Selengkapnya:http://www.thejakartapost.com/news/2016/06/16/immigration-pushes-for-database-sharing-in-terrorism-prevention.html