Ditulis oleh: PBHI Sumbar
Di Kota Pariaman, Sumatera Barat, keberagaman menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Meski mayoritas penduduknya adalah penganut agama Islam, di kota ini masih ada beberapa kelompok minoritas beragama yang hidup berdampingan, seperti umat Kristen. Mereka telah lama menjadi bagian dari sejarah dan perkembangan kota yang dikenal dengan adat Minangkabau yang kental akan nilai-nilai budaya dan agama.
Namun, meski hidup berdampingan, kelompok minoritas di Pariaman sering menghadapi tantangan, terutama dalam hal mendirikan rumah ibadah. Salah satu permasalahan pendirian rumah ibadah terdapat di Kota Pariaman ialah dukungan masyarakat mayoritas dimana masyarakat tidak mau menjual lahan miliknya jika mengetahui lahan tersebut akan diperuntukkan untuk pembangunan gereja atau pemerintah setempat belum memberikan izin pendirian rumah ibadah bagi masyarakat minoritas.
Berdasarkan riset setara institute, kota paling tidak toleran di Indonesia salah satunya di Kota Pariaman masuk no 8 dengan skor 4,460. Permasalahan utama yang membuat indeks toleransi Kota Pariaman menjadi rendah ialah diskriminasi terhadap kelompok minoritas beragama protestan yang tidak boleh mendirikan rumah ibadah. Akibatnya, mereka kesulitan dalam melaksanakan ibadah karena harus jauh-jauh untuk beribadah ke Kota Padang dengan memakan waktu perjalanan selama kurang lebih 2 jam.
Terdapat kebutuhan yang mendesak yang dimana kebutuhan manusia untuk mendekatkan diri kepada Pencipta merupakan hal yang tidak dapat di tunda, yang mana harusnya rumah-rumah ibadah terbuka dan ramah bagi semua lapisan masyarakat, agar masyarakat protestan yang berada di Kota Pariaman tidak memakan biaya dan waktu yang panjang pergi beribadah ke Kota Padang. Melakukan ibadah dengan aman dan nyaman karena tidak menempuh jarak yang jauh merupakan suatu yang di inginkan masyarakat minoritas yang ada di sana. Sebagian warga merasa bahwa keberadaan rumah ibadah selain masjid akan mengganggu harmoni dan tatanan adat setempat, yang sangat erat dengan nilai-nilai Islam.
Proses mendapatkan izin mendirikan rumah ibadah memerlukan dukungan dari masyarakat sekitar, yang sayangnya seringkali sulit didapatkan oleh kelompok minoritas. Walau undang-undang di Indonesia menjamin kebebasan beragama, praktik di lapangan sering kali berbeda. Tekanan sosial, ketidaksetujuan dari warga mayoritas, serta birokrasi yang berbelit membuat pendirian rumah ibadah menjadi tantangan besar.
Dalam suasana yang kadang menegangkan ini, dialog antar umat beragama sangat dibutuhkan untuk menciptakan pemahaman dan toleransi. Kelompok minoritas tidak meminta lebih dari hak mereka untuk beribadah, sementara kelompok mayoritas sering kali khawatir bahwa perbedaan dapat mengancam keharmonisan sosial yang telah lama terjaga. Di tengah situasi ini, masih ada harapan. Beberapa tokoh masyarakat, baik dari mayoritas maupun minoritas, telah melakukan dialog pada kelas HAM dan Keberagaman yang wadahi PBHI Sumbar, agar masyarakat lebih memahami pentingnya saling menghormati hak untuk beribadah. Namun, perjuangan untuk mewujudkan keberagaman yang benar-benar inklusif di Pariaman masih panjang.
(Zoom bersama UKM Pengenalan Hukum & Politik UNAND)
Untuk mencapai pemenuhan hak beribadah masyarakat di Pariaman, PBHI Sumbar melihat harus adanya mendorong dorongan yang kuat bagi pemerintah daerah untuk aktif mewujudkan ruang aman, damai dan toleran di Kota Pariaman. Oleh karena itu PBHI Sumbar melakukan diskusi publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna membahas permasalahan pendirian rumah ibadah dan mencari solusi untuk mencapai peribadatan inklusif, membuat kelas tentang HAM dan Keberagaman di Kota Pariaman dan PBHI Sumbar juga melibatkan generasi milenial dan Gen Z melalui kampanye untuk menyuarakan persoalan ini.
Location
