Berbagai Kalangan Masyarakat Mengkritik Kenaikan PPN 12 Persen

#ForABetterWorldID

campaign

Update

20 November 2024

Hai, Changemakers!

Tadi pagi setelah beres olahraga dan bersih-bersih rumah, Champ membuka HP. Champ langsung kaget dong, melihat berita dari The Conversation dengan headline “Bersiap harga-harga naik terkerek PPN 12%”. Di bagian isi emailnya menjelaskan bagaimana kenaikan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 12 persen bisa menjadi beban bagi masyarakat.

Isu kenaikan PPN 12 persen menyeruak setelah Sri Mulyani menyatakan siap mengimplementasikan kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen. Pernyataan Sri Mulyani diucapkan ketika rapat bersama DPR RI pada 13 November 2024.

Kenaikan PPN bukan terjadi secepat kilat. Ini merupakan bagian dari kebijakan yang termaktub pada UU Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 7 ayat 1 yang disusun pada masa pemerintahan Jokowi. Disebutkan bahwa PPN naik bertahap menjadi 11 persen pada 1 April 2024. Lalu naik 12 persen pada 1 Januari 2025.

Sumber gambar: Pinterest (rismedia)

Komentar dari Para Pengamat

Jika kenaikan PPN benar-benar terjadi, artinya Indonesia setara dengan Filipina sebagai negara ASEAN dengan PPN tertinggi.

Isu kenaikan PPN menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025, akhirnya menjadi sorotan banyak pengamat.

Mengutip dari CNN Indonesia, Ronny P Sasmita, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, menyebutkan jika kenaikan PPN menjadi 12 persen bisa berpengaruh pada konsumsi rumah tangga. Kenaikan PPN akan membuat harga barang dan jasa ikut naik.

Ketika harga barang dan jasa naik, daya beli masyarakat menjadi turun. Jika daya beli masyarakat turun, tingkat permintaan ikut merosot. Apabila permintaan merosot, berpotensi membuat perusahaan melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja).

Masih dari CNN Indonesia, Eko Listiyanto selaku Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance mengatakan kenaikan PPN 12 persen bisa berimbas pada laju pertumbuhan ekonomi. Eko Listiyanto melihat kenaikan PPN bisa berpotensi membuat laju pertumbuhan ekonomi di bawah 5 persen. Karena bisa menekan daya beli masyarakat, utamanya kelas menengah.

Kenaikan PPN menjadi tanda tanya besar karena kenaikannya lebih tinggi daripada kenaikan upah minimum. Sebagaimana artikel Kontan yang Champ baca.

Di artikel tersebut, Bhima Yudhistira sebagai Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies menjelaskan jika kenaikan PPN dari 10 persen menjadi 12 persen menjadikan masyarakat menanggung beban hampir 20 persen pada setiap transaksi. Padahal upah minimum provinsi (UMP) di tahun 2023, rerata naik 7,5 persen.

Waduh… ini ibarat kapal karam di tengah lautan.

Nggak heran kalau Pieter C Zulkifli selaku pengamat politik meminta agar Prabowo berani menolak kenaikan PPN 12 persen. Artikel Kompas TV yang Champ baca, alasan Pieter C Zulkifli meminta Prabowo berani menolak kenaikan PPN sebagai bukti atas janjinya untuk menghapus kemiskinan di Indonesia. Menurutnya kenaikan PPN bisa membebani ekonomi masyarakat ekonomi bawah.

Solusi sekaligus kritik turut dijabarkan oleh Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Widarta, SE, MM, CDMP. Bersumber dari Berita Jatim, beliau mengatakan pendapatan negara nggak selalu dari kenaikan pajak. Salah satunya dengan efisiensi alokasi subsidi. Karena sekarang masih banyak subsidi belum tepat sasaran. Jika subsidi tepat, bisa mengurangi anggaran.

Rakyat Geleng-geleng

Apa yang disampaikan sama para pengamat, sesuai dengan realitas. Kalau Champ lihat respons netizen di X banyak yang menolak dan mengaku keberatan.

As*** berkomentar jika pemerintah mencari duit APBN dengan “mencekik” rakyat kecil, sedangkan orang kaya diberi keringanan.

Sumber gambar: tangkapan layar X

Ada juga netizen yang mengatakan negara menaikkan PPN berkaca ke negara Eropa. “ Kenapa kok nggak ke belajar ke Malaysia yang PPN-nya 6 persen?” tulis mu***

Masyarakat nggak terima dengan kenaikan PPN karena ada rasa nggak percaya pada negara. Sebab, uang negara kerap digunakan hidup mewah pejabat. Seperti yang dikatakan Ar***, kalau bayar pajak dinikmati ibu dewan dan ibu-ibu pejabat. Anak pejabat sekolahnya mahal, sedangkan yang bayar pajak sekolahnya seadanya.

Di Balik Kenaikan PPN

Meski menuai gelomban kritik dan penolakan, pemerintah punya alasan menaikkan PPN.

Pertama, meningkatkan pendapatan negara. PPN memiliki peran besar untuk menjalankan program pemerintahan.

Kedua, mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Dengan meningkatkan pendapatan pajak, bisa mengurangi penggunaan utang, sehingga bisa menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.

Ketiga, menyesuaikan standar internasional. Banyak negara yang rata-rata PPN-nya 15 persen.

Sekali lagi, negara berada pada posisi bimbang. Ibaratnya, maju kena, mundur kena. Jika PPN nggak naik, bisa mengganggu stabilitas pendapatan negara. Tapi jika PPN naik, masyarakat dan roda perekonomian akan mengalami beban. Dalam situasi ini, prinsip keterbukaan harus dikedepankan. Pemerintah sebaiknya membuka diri mendengarkan aspirasi dari masyarakat, lalu mendiskusikannya untuk mendapat jalan terbaik.

Ngomongin jalan terbaik, kamu bisa membantu pengentasan stunting dengan ikut Challenge Yuk mulai dari diri sendiri bantu anak Indonesia cegah stunting. Dengan menyelesaikan dua aksi, kamu membuka donasi Rp25 ribu yang didanai Bayu Buana dan Yayasan Dunia Lebih Baik. Donasi digunakan untuk program gizi bagi ibu hamil dan balita.