Deddy Corbuzier Dilantik Stafsus Kemenhan! Efisiensi Anggaran jadi Omon-omon?

#ForABetterWorldID

campaign

Update

12 February 2025

Hai, Changemakers!

Kabinet Merah Putih kian tancap gas! Senin kemarin, Kementerian Pertahanan melantik staf khususnya. Ada enam orang yang dilantik sebagai staf khusus Kementerian Pertahanan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Di antara enam orang tersebut, nama Deddy Corbuzier menjadi sorotan netizen.

Kontroversi Pelantikan Deddy Corbuzier

Diantaranya banyak pelantikan staf khusus, netizen menilai pelantikan Deddy Corbuzier adalah hasil dari “menjilat” pemerintah. Sebelumnya, podcaster ternama tersebut ramai dengan videonya mencibir dengan kalimat kasar kepada anak-anak yang mengatakan makanan program MBG tidak enak. Sampai-sampai Ketua Komisi Perlindungan Anak menilai ucapan Deddy Corbuzier melakukan kekerasan psikologis pada anak.

Sumber gambar: tangkapan layar X

Entah benar atau nggak apa yang dipersangkakan netizen, tapi Kementerian Pertahanan punya alasan melantik Deddy Corbuzier sebagai staf khusus bidang sosial dan komunikasi. Menurut Sjafrie selaku Menteri Pertahanan, Deddy Corbuzier dinilai punya kemampuan di bidang komunikasi publik. Ditambah lagi, Deddy Corbuzier punya pengaruh kuat di media sosial, sehingga bisa memberi kontribusi baik untuk pemerintah.

Terlepas dari cap polemik yang menempel pada identitas Deddy Corbuzier, sebenarnya netizen ikut mempertanyakan, kenapa ada pengangkatan staf khusus di Kementerian Pertahanan?

Secara hukum, pelantikan staf khusus memang nggak salah. Pengangkatan staf khusus setiap kementerian udah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Efisiensi Anggaran Diketok, Pekerja jadi “Benjol”

Tapi yang menjadi pertanyaan netizen, bukan mengenai aspek hukumnya. Netizen mengajukan argumen kritis: mengapa pemerintahan Prabowo yang sedang melakukan efisiensi anggaran, justru menambah anggota baru di dalam pemerintahan.

Ibaratnya kamu lagi nurunin kadar gula, tapi kamu lahap makanan manis–akhirnya, terjadi paradoks di dalamnya. Kalau menurut Wahyudi Kumorotomo, Guru Besar Bidang Manajemen Kebijakan Publik UGM, pembengkakan kementerian dan penambahan personil di dalamnya, akan menambah beban alokasi anggaran.

Ini menjadi tanda tanya besar netizen yang sampai tulisan ini ditulis, Champ belum menemukan artikel klarifikasi dari pemerintah.

Intrik yang harusnya direspons oleh pemerintah, mengingat masalah efisiensi anggaran bukan hal remeh-temeh. Di akar rumput, efisiensi anggaran justru melahirkan polemik. Kehadiran efisiensi anggaran justru membuat rakyat kelas menengah ke bawah menjerit dan sengsara.

Bukti konkritnya, saat ini sedang ramai mengenai PHK pegawai TVRI dan RRI akibat pemangkasan anggaran pemerintah. Juru Bicara RRI mengakui, bahwa tak ada pilihan lain untuk tak memperpanjang karyawan kontrak akibat efek dari efisiensi anggaran. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik TVRI ikut menjelaskan jika TVRI tak membantah adanya pengurangan jumlah kontributor.

Gejolak kelas menengah ke bawah akibat efisiensi anggaran juga berpotensi terjadi di ranah pendidikan. BBC News Indonesia melakukan wawancara dengan Ubaid Matraji selaku pengamat pendidikan. Menurutnya pemangkasan anggaran di bidang pendidikan akan berpengaruh kepada guru honorer.

Jawaban kritis lainnya dilontarkan oleh Nisa Felicia, pengamat pendidikan, yang mengatakan jika anggaran punya peran krusial terhadap perekrutan guru baru. Misalnya aja, kalau anggaran untuk P3K hanya 500, maka yang dibuka ya hanya 500.

Sumber gambar: tangkapan layar X

Bagaimana dengan pekerja ASN? Jangan mengira kehidupan ASN tentram dan ayem. ASN kelas menengah ikut terdampak. Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio dalam laporan Kompas mengkritik kalau seharusnya penghematan efisiensi dilakukan seimbang. Bukan hanya berdampak kepada ASN kelas menengah.

Bentuk distorsi yang terjadi kepada ASN kelas menengah digambarkan secara jernih oleh BBC News Indonesia. BBC News Indonesia melakukan wawancara dengan Ina (bukan nama sebenarnya) ASN di Jakarta. Ia bercerita kalau pegawai eselon tiga ke bawah dikumpulkan di satu ruangan yang dibuat secara mendadak. Kemudian diminta bekerja dua hari dalam seminggu di rumah, biar ruangannya cukup.

Sekelumit mengenai efisiensi anggaran harusnya direnungkan pemerintah, untuk apa efisiensi anggaran dilakukan, jika dampak besarnya harus diterima kelas menengah? Bukankah lebih arif jika efisiensi anggaran dilakukan dengan memangkas lembaga yang tidak efisien? Jika efisiensi anggaran dilakukan dengan alasan kebaikan rakyat, rakyat siapa yang dimaksud?

Menarik untuk menantikan kebijakan pemerintah menjawab tantangan mengenai efisiensi anggaran ini. Rakyat harus terus bergandengan tangan untuk Indonesia yang baik!

Genggaman tangan kalian juga bisa disalurkan dengan menyelesaikan Challenge No Fear with VIVO and MCR PKBI Jawa Barat. Yuk, bersatu untuk melawan kekerasan berbasis gender!