DPR RI akan mengesahkan sekitar 16 Undang-Undang yang sebagian besar terkait kebijakan investasi. Sedangkan Rancangan Undang-Undang RUU yang terkait perlindungan maupun pemenuhan hak konstitusi warga negara masih belum juga dibahas. Salah satunya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan yang sangat serius serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus dan oleh karenanya harus diatur secara komperhensif dalam sistem hukum Indonesia.Baca Selengkapnya:http://www.konde.co/2016/10/dpr-ri-perlu-segera-bahas-ruu.html