Di tengah derasnya arus digitalisasi, penggunaan Artificial Intelligence (AI) di Indonesia terus meningkat. Berdasarkan laporan Datareportal 2024, 98,02% pengguna internet di Indonesia sudah menggunakan layanan berbasis AI, mulai dari mesin pencarian hingga media sosial. Tapi, di balik potensi besar ini, terdapat celah, banyak organisasi masyarakat sipil belum memahami cara kerja AI secara etis dan strategis. Jika tidak ditangani dengan bijak, AI justru bisa menimbulkan bias, pelanggaran privasi, dan memperluas ketimpangan digital. 

Kampanye #ResponsibleAIFutures hadir sebagai respons, mengajak kita membekali organisasi akar rumput dengan pelatihan AI, Monitoring & Evaluation (MnE), serta pendampingan untuk membangun transformasi sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Yuk, ikut berperan dalam gerakan AI yang bertanggung jawab! Dukung kampanye #ResponsibleAIFutures dan selesaikan Challengenya di aplikasi Campaign #ForABetterWorld. Setiap aksi yang kamu lakukan mendekatkan mereka pada teknologi yang adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat serta menentukan NGO yang berhak mendapatkan grant berupa benefit tambahan dari Talenesia dan Campaign

ResponsibleAIFutures

#ResponsibleAIFutures bertujuan untuk memperkuat organisasi sosial dengan pelatihan AI dan MnE

action photo type

Melalui aksimu, kamu telah berkontribusi untuk dunia yang lebih baik bersama

Isu perihal kekerasan seksual merupakan hal yang masih tabu bagi banyak orang. Padahal, menurut data dari Catatan Akhir Tahun Komisi Nasional Perempuan sudah ada total 13.305  kasus mengenai kekerasan seksual.

Di era teknologi dan digitalisasi yang sangat canggih ini, tak ada alasan untuk tidak memahami mengenai isu kekerasan seksual karena pada dasarnya perkembangan teknologi mempermudah kita untuk memahami sebuah informasi–salah satunya dengan Pemanfaatan “AI". Melalui AI, kita bisa mencari penjelasan yang begitu banyak dalam memahami isu mengenai kekerasan seksual. Namun, perlu dipahami bahwa AI hanya suatu alat bantu untuk mencari jawaban sehingga kita juga harus tetap kritis dalam penggunaanya

Dengan adanya kampanye sosial ini, kami ingin mengajak masyarakat luas untuk memahami isu kekerasan seksual dengan bantuan AI sebagai alat untuk mencari jawaban. Tujuannya agar kita bisa lebih memahami mengenai isu kekerasan seksual.

Oleh karena itu, kampanye ini mengajak kamu untuk:

1. Screenshot ketika kamu menggunakan AI (bisa Chat GPT, Gemini, dllnya) untuk mencari tahu mengenai kekerasan seksual
2. Screenshot ketika kamu menggunakan AI (bisa Chat GPT, Gemini, dllnya) untuk mencari tahu mengenai jenis-jenis kekerasan seksual
3. Screenshot ketika kamu menggunakan AI (bisa Chat GPT, Gemini, dllnya) untuk mencari tahu mengenai fakta dan mitos mengenai kasus kekerasan seksual

Dengan menyelesaikan Challenge ini, kamu bantu kami selangkah lebih dekat jadi 5 Organizer terpilih untuk mendapatkan akses eksklusif pelatihan, pendampingan, serta konsultasi HR atau Finance dari Talenesia.

Bersama PKBI Lampung Gunakan AI untuk Belajar Memahami dan Melawan Kekerasan Seksual

Sedang Diperiksa

Kekerasan seksual di Indonesia merupakan isu serius dan kompleks yang mencerminkan persoalan struktural, sosial, budaya, dan hukum yang belum sepenuhnya tertangani secara efektif. Berikut adalah gambaran umum tentang kondisi kekerasan seksual di Indonesia:

---

### 🔍 **1. Data dan Fakta Kekerasan Seksual**

* **Angka yang mengkhawatirkan**: Komnas Perempuan mencatat ribuan kasus kekerasan terhadap perempuan setiap tahun, dengan kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk tertinggi. Misalnya, dalam *Catahu 2023*, terdapat lebih dari 300.000 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan (gabungan dari lembaga layanan dan kepolisian).
* **Underreporting (minim pelaporan)**: Banyak kasus tidak dilaporkan karena rasa malu, takut terhadap stigma, atau tidak percaya kepada proses hukum.

---

### ⚖️ **2. Tantangan Hukum dan Penegakan**

* **Lambatnya respons hukum**: Sebelum disahkannya *UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)* pada April 2022, korban kekerasan seksual sulit mendapatkan keadilan karena KUHP lama tidak cukup melindungi korban.
* **UU TPKS 2022**: Undang-undang ini menjadi langkah maju penting karena memperluas definisi kekerasan seksual, mengatur pemulihan korban, dan memberikan kerangka hukum yang lebih baik untuk menghukum pelaku.
* **Kendala implementasi**: Meski UU TPKS sudah disahkan, pengetahuan aparat penegak hukum, tenaga medis, dan masyarakat umum masih minim. Sering terjadi reviktimisasi atau menyalahkan korban saat mereka melapor.

---

### 🧠 **3. Budaya Patriarki dan Stigma Sosial**

* **Korban sering disalahkan**: Masyarakat masih sering menyalahkan pakaian atau perilaku korban, bukan perilaku pelaku.
* **Tekanan untuk diam**: Terutama dalam lingkungan keluarga, institusi pendidikan, dan agama, korban sering ditekan untuk tidak melaporkan demi "nama baik."
* **Kurangnya pendidikan seksual**: Minimnya pemahaman tentang persetujuan dan hak tubuh di masyarakat Indonesia, terutama di sekolah dan rumah.

---

### 🏥 **4. Dampak terhadap Korban**

* **Trauma jangka panjang**: Kekerasan seksual meninggalkan luka psikologis, sosial, bahkan ekonomi bagi korban.
* **Kurangnya layanan pemulihan**: Akses terhadap konseling, pendampingan hukum, dan rehabilitasi masih terbatas dan sering kali tidak terjangkau.

---

### 👥 **5. Peran Masyarakat dan Media**

* **Kekuatan gerakan sosial**: Kampanye seperti #MeToo, #NyalaUntukYuyun, dan #NamaBaikKampus telah mendorong kesadaran kolektif tentang kekerasan seksual.
* **Peran media sosial**: Banyak korban mulai berbicara melalui media sosial, meski juga berisiko doxing, fitnah, atau bullying online.

---

### ✅ **6. Apa yang Bisa Dilakukan?**

* **Pendidikan seksual komprehensif**: Mengajarkan tentang persetujuan, batasan tubuh, dan penghormatan sejak dini.
* **Advokasi dan kampanye publik**: Menghapus stigma dan mendorong dukungan terhadap korban.
* **Mendukung korban, bukan menghakimi**: Mendengarkan dan memvalidasi pengalaman korban.
* **Penguatan hukum dan layanan korban**: Memastikan aparat, sekolah, kampus, dan instansi memiliki SOP penanganan kekerasan seksual yang adil dan manusiawi.

---
