Suara Kebenaran yang Dihilangkan!

#ForABetterWorldID

campaign

Update

30 August 2024

Hai, Changemakers!

Apa yang menjadikan manusia bermartabat? Harta, tahta, kuasa?

Bukan. Bukan ketiganya. Manusia menjadi bermartabat ketika suaranya nggak dibungkam. Setiap manusia pada dasarnya memiliki ruang dan kesempatan untuk bersuara melawan kelaliman. Manusia menjadi bermartabat ketika haknya untuk hidup nggak dihilangkan. Karena sesungguhnya setiap manusia punya kesempatan yang sama untuk hidup dengan nyaman dan aman.

Tapi bagaimana dengan kenyataannya? Jika kita melihat catatan sejarah, kasus penghilangan paksa menjadi sejarah kelam yang terjadi.

Ironisnya menurut laporan CSIS, kasus penghilangan paksa masih kerap terjadi sampai sekarang. Menurut catatan jaringan Hak Asasi Manusia Suriah, melaporkan ada 102.000 kasus penghilangan paksa yang dilakukan oleh rezim Suriah dari 2011 sampai 2021 untuk mencegah terjadinya perbedaan suara.

Sungguh mengerikan! Seolah-olah nyawa manusia nggak ada harganya. Dari sana, PBB menetapkan setiap tanggal 30 Agustus sebagai Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional.

Kasus Penghilangan Paksa di Indonesia

Ngomongin tentang kasus penghilangan paksa, sebenarnya Indonesia juga memiliki sejarah kelam. Changemakers pernah mendengar kasus Marsinah? Seorang buruh yang ditangkap dan dibunuh akibat memperjuangkan hak buruh.

Sumber gambar: Grid.id

Marsinah dikenal lantang memperjuangkan hak buruh. Marsinah memperjuangkan kenaikan upah buruh, cuti haid, dan cuti hamil, dan upah lembur. Marsinah juga menuntut untuk membubarkan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di PT. CPS karena dianggap nggak mewakili buruh.

Tapi tuntutan yang dilayangkan, nggak membuahkan hasil. Sehingga terjadi protes besar pada tanggal 3 Mei 1993, melalui aksi mogok kerja. Kemudian pada tanggal 4 Mei 1993, buruh melakukan unjuk rasa menuntut 12 tuntutan. Aksi ini berjalan sampai keesokan harinya. Sayangnya, pada siang hari, ada 13 buruh yang ditangkap Koramil.

Marsinah pada tanggal 5 Mei datang ke Koramil. Nahas pada malam harinya, Marsinah hilang. Kabar Marsinah baru terendus pada tanggal 9 Mei dengan kondisi nggak bernyawa.

Selain Marsinah, ada juga Wiji Thukul yang hilang karena menyuarakan perlawanan dan kebenaran. Wiji Thukul, pria kurus yang suaranya menggelegar ini selalu lantang mengkritik pada rezim Orde Baru. Puisi-puisinya membuat pemerintahan ngeri mendengarnya. Wiji Thukul aktif membacakan puisinya di pentas-pentas kebudayaan.

Sumber gambar: Tempo

Ketika gerakan 1998 meledak, nama Wiji Thukul menghilang. Sejak tahun 1996, Wiji Thukul sering berpindah-pindah kota untuk bersembunyi dari kejaran aparat. Menurut investigasi Tempo, Wiji Thukul hilang setelah peristiwa bom tanah tinggi.

Pergerakan 1998 memang menjadi klimaks penghilangan secara paksa. Satu lagi nama aktivis Indonesia yang menjadi korban penghilangan paksa, yakni Herman Hendrawan. Mahasiswa asal Pangkalpinang ini dikenal dengan keaktifannya berorganisasi dan mengkritik pemerintah.

Sumber gambar: Harian Massa

Herman mendirikan organisasi Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi Surabaya. Herman juga menjadi bagian dari organisasi Pusat Perjuangan Buruh Indonesia, Partai Rakyat Demokratik, dan Komite Independen Pemantau Pemilu.

Herman pernah memimpin aksi bersama Partai Demokrasi Indonesia Pro Megawati. Aksi ini respons terhadap peristiwa Kudatuli. Dari sana Herman mengasingkan diri untuk menghindar dari korban penculikan. Sayangnya, Herman kemudian hilang setelah melakukan konferensi pers KNPD di kantor YLBHI pada 12 Maret 1998, sebagai respons terhadap krisis moneter masa Orde Baru.

Sebenarnya masih ada beragam kasus penghilangan paksa di Indonesia. Kalau Champ baca dari Amnesty International, ada delapan kasus penghilangan paksa di Indonesia. Yakni, tragedi 30 September, penembakan misterius, peristiwa Tanjung Priok, peristiwa Talangsari, peristiwa Geudong dan Pos Sattis, penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi, tragedi Wasior, tragedi Wamena.

Penanganan Kasus Penghilangan di Indonesia

Melihat kenyataan di atas tentu menjadi perenungan karena setiap orang memiliki haknya untuk bersuara dan berpendapat. Kendati demikian, lebih menyayat dan miris lagi melihat penanganan korban penghilangan paksa di Indonesia. Sebagaimana yang disampaikan oleh Paian Siahaan, ayah dari Ucok Munandar Siahaan di acara diskusi KontraS pada 30 Mei 2024.

Beliau mengatakan bahwa keluarga korban penghilangan paksa belum mendapat keadilan. Keluarga korban merasa dipermainkan karena belum ada penuntasan kasus dengan adil. Menurutnya, justru Joko Widodo mengangkat Prabowo Subianto yang diduga pelaku, sebagai Menteri Pertahanan dan memberikan pangkat istimewa.

Dari segi penanganan kasus hukum, menurut Mahfud MD, pembuktian terhadap kasus HAM berat masa lalu di pengadilan selalu mengalami kegagalan. Karena pembuktian hukum berdasarkan hukum acara pidana sulit dipenuhi.

Dalam hal ini, pemerintah coba memberikan keadilan melalui jalur non-yudisial yang fokus pada pemulihan hak-hak korban.

Semoga kasus penghilangan paksa di Indonesia bisa menemukan terang, sehingga keluarga korban bisa mendapatkan keadilan.

Karena setiap manusia harus bisa merasa adil. Termasuk keadilan untuk merasakan fasilitas olahraga yang nyaman dan layak. Tapi sayangnya nggak semua orang masih bisa merasakannya. Yuk Changemakers ikut dan selesaikan Challenge 53 Anak Sekolah Kami di Bekasi Nggak Punya Alat Olahraga Layak. Bantu Yuk! Melalui penyelesaian Challenge, kamu akan membuka donasi sebesar Rp25 ribu yang didanai Yayasan Dunia Lebih Baik. Donasi digunakan untuk membeli perlengkapan latihan kayak kun, marker, bola, deker, dan kaos kaki.