Usaha atau komunitas sosial termasuk dalam badan hukum privat dan dapat dikategorikan menjadi yayasan atau perkumpulan sesuai dengan faktor-faktor atau karakteristik organisasi yang telah disebutkan diawal.  Tiap badan hukum privat memiliki hak dan kewabijan yang terbatas dan spesifik sehingga perlu disesuaikan dengan karakteristik organisasi masing-masing. 

IAAS Indonesia juga sudah dari lama ingin mengajukan diri menjadi badan hukum tetapi masih terhalang pengetahuan hukum yang kurang dan sumberdaya yang masih muda dan dinamis pergantiannya. Dengan mengikuti workshop dari A Better World Prize ini membuka wawasan kami dan sangat membantu kami untuk menentukan langkah kedepan untuk IAAS Indonesia.

Diawal beliau menjelaskan tentang hukum secara umum dan pembagian hukum berdasarkan subjeknya dan tanggung jawabnya. Subjek hukum dibagi menjadi tiga yaitu orang pribadi, badan usaha dan badan hukum. 

Perbedaan badan usaha dan badan hukum terletak pada modal atau kekayaan, badan usaha kekayaannya terikat dengan pemilik sedangkan badan hukum terpisah. Pengelompokan hukum juga terbagi menjadi dua berdasarkan subjeknya yaitu hukum perdata/privat yang mengatur hubungan hukum antar subjek hukum dan hukum pidana/public yang mengatur hubungan hukum antar subyek hukum dengan negara/publik. 

Menurut kak Louise ada beberapa faktor yang menentukan urgensi pembentukan badan hukum untuk usaha sosial dan komunitas. Faktor-faktor tersebut adalah tujuan secara finansial, Kegiatan Organisasi, Pendanaan : 

Hibah/Pendapatan/Investasi, Kepemilikan modal/Keanggotaan, Pengambilan Keputusan: kolektif/individu, Penggunaan Keuntungan, dan Skema Tanggung Jawab: bersama/individu. 

Setelah teridentifikasi faktor-faktor tersebut maka dapat ditentukan urgensi pembentukan badan hukum. Pembentukan badan hukum juga meliputi beberapa proses yaitu

Menentukan bentuk badan hukum yang sesuai, pengurusan harta kekayaan yang terpisah dari pemilik dan anggota, domisili atau kantor utama, kejelasan hierarki, hak dan kewajiban dalam organisasi dan barulah bisa mengajukan badan hukum. Pengajuan badan hukum juga haruslah dilakukan oleh warga Negara yang sudah memiliki umur yang dewasa dalam hukum yaitu 21 tahun. Pengajuan badan hukum sebaiknya dilakukan oleh pemilik atau yang bisa bertanggung jawab atas organisasi dalam jangka waktu yang lama. 

Bentuk badan hukum juga bervariasi, berikut pembagiannya :